Sistem inti yang telah dikembangkan mulai diterapkan. Sebelum implementasi, dilakukan pelatihan bagi pegawai DJP agar mereka siap menggunakan sistem baru ini dalam pekerjaan sehari-hari.

Diharapkan, hal ini akan meningkatkan kepatuhan, karena prosesnya menjadi lebih sederhana dan tidak memakan banyak waktu.

Terima kasih, tim kami akan segera menghubungi Anda. Jika ingin berdiskusi langsung dengan tim kami, silahkan chat kami via Whatsapp

Seusai wajib pajak selesai mengubah kata sandi, wajib pajak dapat mulai mengakses Coretax DJP dengan menggunakan kata sandi tersebut.

Sistem yang terus bermasalah itu tentu menjadi sorotan banyak pihak, karena tujuan awal pembangunannya malah untuk mempermudah masyarakat untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Untuk mengenal lebih dekat, berikut ini five fakta tentang Coretax yang perlu diketahui masyarakat:

Coretax DJP hadir dengan beragam fitur canggih yang dirancang untuk memudahkan wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka.

merupakan aplikasi panduan interaktif yang dapat dipakai wajib pajak untuk mengenali fitur-fitur yang akan tersedia pada aplikasi coretax.

Cara kerja Coretax technique adalah mengotomatisasi semua proses dengan menggunakan basis knowledge tunggal yang dihimpun dari berbagai sumber yang telah divalidasi, sehingga akan mengurangi kesalahan dan ketidaksesuaian.

Di kemudian hari apabila wajib pajak tersebut menjadi pengusaha kena pajak, maka perlu melalui proses terpisah untuk mendapatkan akun PKP. Proses pemberian akses layanan pada DJP On-line dan akun PKP saat ini pun hanya bisa dilakukan secara manual ke KPP.

ini adalah sistem yang terotomasi dan terintegrasi sehingga proses administrasi perpajakan lebih sederhana.

Coretax resmi diperkenalkan oleh DJP dan sudah bisa diakses oleh wajib pajak di seluruh Indonesia secara on the web.

Terlebih website lagi, sudah terintegrasi dengan sistem akuntansi on the web Mekari Jurnal sehingga pengelolaan transaksi bisnis dan keuangan sekaligus perpajakannya dapat dilakukan secara otomatis.

Cara yang sama bisa dilakukan untuk jenis bukti potong berbeda, misalnya apabila perusahaan mempekerjakan karyawan yang penghasilannya tidak teratur atau tenaga ahli/konsultan, maka pilih BP 21 untuk pembuatan bukti potong penghasilannya. 

Transparansi dari akun wajib pajak pun diharapkan akan semakin meningkat karena Wajib Pajak bisa langsung melihat secara utuh seluruh informasi perpajakan mereka.